Laporan Analitis: Pemerataan Akses Internet di Indonesia (2019-2024)

Tanggal Laporan: 2025-10-07

Executive Summary

Laporan ini menyajikan analisis mendalam mengenai upaya dan tantangan dalam pemerataan akses internet di Indonesia selama lima tahun terakhir (2019-2024). Meskipun penetrasi internet secara nasional telah mencapai 79,5% pada awal 2024, dengan 221,5 juta pengguna (APJII - Survei Penetrasi Internet Indonesia 2024), kesenjangan digital yang signifikan masih bertahan. Kesenjangan ini termanifestasi dalam disparitas geografis yang tajam, terutama antara wilayah barat dan timur Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 menunjukkan bahwa 93,42% desa di Pulau Jawa telah terjangkau sinyal 4G yang kuat, angka yang kontras dengan hanya 57,01% di Maluku dan Papua (BPS - Statistik Telekomunikasi Indonesia 2022). Pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), telah meluncurkan program infrastruktur masif seperti Proyek Palapa Ring yang telah merampungkan 12.229 km kabel serat optik bawah laut dan 21.807 km di darat untuk menghubungkan 90 kabupaten/kota (BAKTI Kominfo - Palapa Ring).

Upaya pembangunan infrastruktur darat dan langit, seperti program pembangunan 7.904 menara BTS 4G di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) dan peluncuran Satelit SATRIA-1 berkapasitas 150 Gbps, bertujuan untuk mengatasi ketiadaan sinyal (BAKTI Kominfo - Pembangunan BTS 4G) (Kominfo - SATRIA-1). Namun, tantangan tidak hanya terletak pada infrastruktur. Faktor sosio-ekonomi, seperti keterjangkauan biaya, menjadi kendala utama. Meskipun biaya data seluler 1GB di Indonesia relatif terjangkau sebesar 0,4% dari Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita, biaya perangkat tetap menjadi penghalang bagi sebagian masyarakat (World Bank - Mobile data cost). Lebih lanjut, kesenjangan juga terlihat dari sisi literasi digital. Meskipun Indeks Literasi Digital Nasional menunjukkan peningkatan ke angka 3,65 (skala 1-5) pada tahun 2023, pilar "Keamanan Digital" secara konsisten menjadi yang terendah (Katadata - Survei Indeks Literasi Digital Nasional 2023). Ini mengindikasikan bahwa tantangan pemerataan internet telah bergeser dari sekadar ketersediaan akses menjadi pemanfaatan yang bermakna, produktif, dan aman.

Pendahuluan

Transformasi digital merupakan salah satu pilar utama dalam visi pembangunan jangka panjang Indonesia. Dengan jumlah pengguna internet yang mencapai 185 juta orang pada tahun 2024 (We Are Social - Digital 2024: Indonesia), ekonomi digital diproyeksikan menjadi kekuatan pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, realisasi potensi ini sangat bergantung pada ketersediaan akses internet yang merata dan berkualitas di seluruh nusantara. Selama bertahun-tahun, Indonesia menghadapi tantangan kesenjangan digital (*digital divide*) yang kompleks, dipengaruhi oleh kondisi geografis kepulauan yang luas, disparitas pembangunan ekonomi antar-wilayah, serta tingkat literasi digital yang belum seragam. Laporan ini mengkaji secara mendalam distribusi geografis infrastruktur internet, menganalisis berbagai tantangan dari sisi infrastruktur, ekonomi, dan literasi, serta mengevaluasi efektivitas program pemerintah yang telah diimplementasikan dalam periode 2019-2024 untuk menjembatani kesenjangan tersebut.

Temuan Kunci

Distribusi Geografis dan Kesenjangan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur digital dalam lima tahun terakhir menunjukkan kemajuan signifikan, namun distribusinya masih belum merata.

Infrastruktur Tulang Punggung (Backbone)

Pemerintah berhasil menyelesaikan Proyek Palapa Ring atau "Tol Langit" pada tahun 2019, yang membangun jaringan serat optik sepanjang 36.000 km untuk menghubungkan 514 ibu kota kabupaten/kota di seluruh Indonesia (BAKTI Kominfo - Palapa Ring). Proyek ini menjadi fondasi utama untuk konektivitas berkecepatan tinggi, terutama di luar Jawa. Namun, keberadaan tulang punggung ini belum serta merta menjamin konektivitas di tingkat *last-mile* atau pengguna akhir.

Kesenjangan Cakupan Sinyal 4G

Kesenjangan paling nyata terlihat pada cakupan sinyal seluler, khususnya 4G, antara wilayah perkotaan dan perdesaan, serta antara Indonesia bagian barat dan timur.

Berdasarkan data Potensi Desa (Podes) dari BPS tahun 2022, masih terdapat 12.377 desa/kelurahan di wilayah non-3T yang belum terjangkau sinyal 4G, mayoritas berada di luar Pulau Jawa (BPS - Statistik Telekomunikasi Indonesia 2022).

Tabel berikut mengilustrasikan disparitas persentase desa/kelurahan yang telah menerima sinyal internet seluler yang sangat kuat/kuat berdasarkan pulau utama.

Gambar 1: Persentase Desa/Kelurahan dengan Sinyal Internet Kuat/Sangat Kuat per Pulau (2022)
Sumber: BPS - Statistik Telekomunikasi Indonesia 2022

Data ini secara jelas menunjukkan bahwa wilayah timur Indonesia, khususnya Maluku dan Papua, masih jauh tertinggal dalam hal kualitas sinyal, yang secara langsung berdampak pada kualitas dan keandalan akses internet bagi penduduknya.

Solusi Infrastruktur Alternatif

Untuk mengatasi ketiadaan sinyal di daerah 3T, pemerintah melalui BAKTI Kominfo meluncurkan Program Pembangunan BTS 4G. Program ini menargetkan pembangunan menara di 7.904 lokasi desa/kelurahan yang sama sekali tidak memiliki sinyal (*blank spot*) (BAKTI Kominfo - Pembangunan BTS 4G). Hingga akhir 2023, dilaporkan sekitar 5.600 menara telah berstatus *on-air* meskipun proyek ini menghadapi tantangan besar, termasuk kasus korupsi yang signifikan (CNN Indonesia - Korupsi BTS 4G).

Sebagai pelengkap infrastruktur terestrial, Satelit Multifungsi SATRIA-1 berhasil diluncurkan pada Juni 2023. Satelit ini memiliki total kapasitas transmisi 150 Gbps dan ditargetkan untuk menyediakan akses internet di 150.000 titik layanan publik yang tidak terjangkau serat optik maupun seluler, seperti sekolah, puskesmas, dan kantor pemerintahan desa (Kominfo - SATRIA-1).

Tantangan Sosio-Ekonomi dan Literasi Digital

Selain infrastruktur, adopsi internet yang merata juga terhambat oleh faktor dari sisi pengguna.

Keterjangkauan Biaya (Affordability)

Meskipun penetrasi smartphone di Indonesia tinggi, yaitu 70,32% rumah tangga telah memilikinya pada tahun 2023 (BPS - Statistik Kesejahteraan Rakyat 2023), biaya perangkat dan paket data masih menjadi kendala. Bank Dunia mencatat bahwa biaya 1GB data seluler di Indonesia termasuk yang terjangkau di Asia Tenggara, yaitu sekitar 0,4% dari PNB per kapita (World Bank - Mobile data cost). Namun, bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, pengeluaran untuk data dan terutama untuk pembelian perangkat smartphone tetap merupakan beban yang signifikan. Survei APJII menemukan bahwa alasan ekonomi menjadi salah satu faktor utama mengapa sebagian masyarakat belum menggunakan internet (APJII - Survei Penetrasi Internet Indonesia 2024).

Literasi Digital

Kesenjangan tidak hanya soal akses, tetapi juga kemampuan untuk memanfaatkan teknologi digital secara efektif dan aman. Program Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) yang digagas Kominfo bertujuan untuk meningkatkan kecakapan digital masyarakat.

Gambar 2: Tren Indeks Literasi Digital Nasional dan Pilar-pilar Utama (2021-2023)
Sumber: Katadata - Survei Indeks Literasi Digital Nasional 2023

Meskipun indeks secara keseluruhan menunjukkan tren positif, pilar Keamanan Digital secara konsisten menjadi yang paling rendah. Ini menunjukkan bahwa masyarakat masih rentan terhadap risiko online seperti penipuan, pencurian data, dan hoaks. Temuan ini sejalan dengan survei APJII yang menyebutkan bahwa salah satu alasan utama orang tidak menggunakan internet adalah "tidak tahu cara menggunakan internet" (17,4% dari non-pengguna), yang menggarisbawahi pentingnya pendidikan dan keterampilan digital (APJII - Survei Penetrasi Internet Indonesia 2024).

Intervensi Kebijakan dan Program Pemerintah (2019-2024)

Pemerintah, melalui BAKTI Kominfo, menjalankan beberapa program utama untuk mengakselerasi pemerataan digital.

Tabel 1: Ringkasan Program Utama Pemerintah untuk Pemerataan Internet
Program	Tujuan Utama	Metrik Kunci & Realisasi	Status/Tantangan
Palapa Ring	Membangun jaringan tulang punggung serat optik nasional.	12.229 km kabel laut & 21.807 km kabel darat, menghubungkan 90 kabupaten/kota.	Selesai 2019, namun pemanfaatan oleh operator di beberapa daerah masih perlu dioptimalkan (BAKTI Kominfo - Palapa Ring).
Penyediaan BTS 4G	Memberikan sinyal 4G di 7.904 desa/kelurahan wilayah 3T.	Anggaran Rp28,3 triliun. Sekitar 5.600 menara dilaporkan on-air per akhir 2023.	Implementasi terhambat oleh kondisi geografis, keamanan, dan kasus korupsi besar (BAKTI Kominfo - Pembangunan BTS 4G) (CNN Indonesia - Korupsi BTS 4G).
Akses Internet (AI)	Menyediakan konektivitas internet di titik layanan publik (sekolah, puskesmas, kantor desa).	Telah melayani 11.753 titik hingga 2022, dengan target puluhan ribu titik lainnya.	Bergantung pada ketersediaan listrik dan perangkat di lokasi. Kapasitas seringkali terbatas (BAKTI Kominfo - Akses Internet).
SATRIA-1	Menyediakan akses internet via satelit untuk 150.000 titik layanan publik.	Kapasitas 150 Gbps. Telah mengorbit dan dalam tahap aktivasi layanan di lapangan.	Aktivasi di darat memerlukan instalasi perangkat ground segment (VSAT) yang masif dan tersebar (Kominfo - SATRIA-1).

"Program Penyediaan Akses Internet (Program AI) dan Satelit merupakan jawaban untuk wilayah-wilayah yang tidak dapat dijangkau oleh jaringan teresterial kabel optik maupun microwave. Peran negara hadir untuk pemerataan akses telekomunikasi hingga ke pelosok negeri." (BAKTI Kominfo - Akses Internet)

Program-program ini menunjukkan komitmen kuat dari pemerintah. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada eksekusi di lapangan, pengawasan yang ketat untuk mencegah korupsi, serta sinergi antara pembangunan infrastruktur dengan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Analisis Komparatif: Tantangan Digital Berdasarkan Wilayah

Kesenjangan digital di Indonesia tidak seragam; tantangan yang dihadapi berbeda-beda antar wilayah.

Tabel 2: Analisis Komparatif Tantangan Digital Berdasarkan Wilayah Geografis
Wilayah Geografis	Tantangan Infrastruktur Utama	Tantangan Sosio-Ekonomi & Literasi Utama
Jawa & Bali	• Kepadatan jaringan yang menyebabkan kongesti. • Kualitas layanan yang belum merata antara pusat kota dan pinggiran.	• Risiko keamanan digital (penipuan, hoaks) yang tinggi. • Kesenjangan keterampilan digital tingkat lanjut untuk produktivitas.
Sumatera & Kalimantan	• Blank spot di area perkebunan, pedalaman, dan perbatasan. • Ketergantungan pada konektivitas seluler yang kualitasnya bervariasi.	• Keterjangkauan perangkat bagi masyarakat di daerah rural. • Literasi digital dasar yang masih perlu ditingkatkan di luar kota besar.
Sulawesi & Nusa Tenggara	• Infrastruktur last-mile yang terbatas di luar ibu kota provinsi. • Topografi menantang (pegunungan, pulau-pulau kecil) yang mempersulit pembangunan.	• Kesenjangan akses antara daerah pesisir dan pedalaman. • Tingkat kepemilikan perangkat yang lebih rendah.
Maluku & Papua	• Ketiadaan infrastruktur dasar (tulang punggung dan last-mile) di banyak wilayah. • Ketergantungan penuh pada satelit atau program pemerintah yang rentan kendala.	• Keterjangkauan biaya (data dan perangkat) yang sangat tinggi relatif terhadap pendapatan lokal. • Tingkat literasi digital fundamental yang sangat rendah.

Analisis ini menunjukkan bahwa strategi pemerataan internet harus bersifat adaptif dan spesifik lokasi. Pendekatan "satu ukuran untuk semua" tidak akan efektif. Intervensi di Papua jelas harus memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar, sementara di Jawa fokusnya dapat lebih diarahkan pada peningkatan kualitas layanan dan literasi digital lanjutan.

Kesimpulan dan Prospek ke Depan

Dalam lima tahun terakhir, Indonesia telah membuat langkah besar dalam membangun fondasi infrastruktur digital nasional melalui proyek-proyek monumental seperti Palapa Ring dan SATRIA-1. Penetrasi internet pun terus meningkat secara agregat (APJII - Survei Penetrasi Internet Indonesia 2024). Namun, laporan ini menegaskan bahwa "pemerataan" masih menjadi tujuan yang jauh. Kesenjangan akses dan kualitas layanan antara Jawa dan luar Jawa, khususnya Indonesia Timur, masih sangat lebar dan menjadi cerminan ketidaksetaraan pembangunan yang lebih luas (BPS - Statistik Telekomunikasi Indonesia 2022).

Tantangan kini telah berevolusi dari sekadar menyediakan koneksi menjadi memastikan akses yang bermakna (*meaningful access*). Hal ini mencakup tiga aspek krusial:

Infrastruktur yang Andal: Melanjutkan pembangunan *last-mile* melalui program seperti BTS 4G dengan pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan efektivitas dan mencegah penyimpangan.
Keterjangkauan Ekonomi: Kebijakan yang mungkin dapat menekan biaya perangkat atau menyediakan skema subsidi data yang lebih tepat sasaran bagi kelompok rentan.
Peningkatan Kapasitas Manusia: Mengintensifkan program literasi digital yang tidak hanya berfokus pada keterampilan dasar, tetapi juga secara agresif mengedukasi masyarakat mengenai keamanan digital, di mana Indonesia masih menunjukkan skor terendah (Katadata - Survei Indeks Literasi Digital Nasional 2023).

Ke depan, keberhasilan pemerataan internet di Indonesia akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk mengintegrasikan pembangunan infrastruktur fisik dengan pemberdayaan sumber daya manusia. Tanpa adanya peningkatan literasi digital dan keterjangkauan yang merata, infrastruktur yang terbangun berisiko menjadi monumen digital yang kurang termanfaatkan, dan kesenjangan digital akan terus melanggengkan ketimpangan sosial dan ekonomi.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada pendekatan multidisiplin, mengintegrasikan analisis dari tiga perspektif utama untuk memberikan gambaran komprehensif tentang pemerataan internet di Indonesia.

Analis Infrastruktur & Geografis

Fokus pada distribusi geografis akses dan kualitas internet di seluruh Indonesia, termasuk disparitas antara perkotaan-perdesaan dan antar-pulau. Data kuantitatif dikumpulkan dari sumber terpercaya seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), laporan operator telekomunikasi, dan lembaga riset lainnya. Lingkup analisis mencakup ketersediaan infrastruktur fisik (menara BTS, cakupan sinyal 4G/5G), jaringan serat optik, serta evaluasi program infrastruktur nasional seperti Palapa Ring. Hasilnya adalah laporan terperinci yang didukung data statistik dan, bila memungkinkan, visualisasi sebaran infrastruktur dan penetrasi internet.

Analis Sosio-Ekonomi & Literasi Digital

Bertugas meneliti tantangan dari sisi pengguna yang menghambat adopsi internet yang merata. Ini mencakup analisis keterjangkauan biaya paket data dan perangkat (misalnya, smartphone), tingkat kepemilikan gawai, serta tingkat literasi digital di berbagai segmen masyarakat. Sumber data meliputi survei nasional (seperti Susenas), laporan riset pasar, dan publikasi akademis yang relevan. Analisis ini bertujuan untuk memahami bagaimana faktor ekonomi dan keterampilan digital mempengaruhi kesenjangan digital, serta dampak sosio-ekonomi dari ketersediaan atau ketiadaan akses internet yang memadai.

Analis Kebijakan & Program Pemerintah

Mengidentifikasi dan mengevaluasi program, kebijakan, dan regulasi pemerintah yang diluncurkan dalam periode 2019-2024 untuk mengatasi kesenjangan digital. Fokus utama diberikan pada program yang dikelola oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI Kominfo), seperti proyek Palapa Ring, penyediaan akses internet di lokasi prioritas (misalnya, sekolah, puskesmas), program BTS 4G, dan inisiatif lainnya. Agen menganalisis dokumen resmi pemerintah, rilis pers, laporan tahunan, serta berita media untuk menilai tujuan, alokasi anggaran, realisasi, dan dampak aktual dari program-program tersebut terhadap pemerataan akses internet.